Sejarah Kabupaten Banjarnegara

Dalam perang Diponegoro, R.Tumenggung Dipoyudo IV berjasa kepada pemerintah mataram, sehingga di usulkan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono VII untuk di tetapkan menjadi bupati banjar berdasarkan Resolutie Governeor General Buitenzorg tanggal 22 agustus 1831 nomor I, untuk mengisi jabatan Bupati Banjar yang telah dihapus setatusnya yang berkedudukan di Banjarmangu dan dikenal dengan Banjarwatulembu. Usul tersebut disetujui.

Persoalan meluapnya Sungai Serayu menjadi kendala yang menyulitkan komunikasi dengan Kasunanan Surakarta. Kesulitan ini menjadi sangat dirasakan menjadi beban bagi bupati ketika beliau harus menghadiri Pasewakan Agung pada saat-saat tertentu di Kasultanan Surakarta. Untuk mengatasi masalah ini diputuskan untuk memindahkan ibukota kabupaten ke selatan Sungai Serayu.
Daerah Banjar (sekarang Kota Banjarnegara) menjadi pilihan untuk ditetapkan sebagai ibukota yang baru. Kondisi daerah yang baru ini merupakan persawahan yang luas dengan beberapa lereng yang curam. Di daerah persawahan (Banjar) inilah didirikan ibukota kabupaten (Negara) yang baru sehingga nama daerah ini menjadi Banjarnegara (Banjar : Sawah, Negara : Kota).dikutip dari http://www.banjarnegarakab.go.id


Gedung Pengadilan Negeri Banjarnegara


gedungkantor

Gedung Pengadilan Negeri Banjarnegara pertama kali dibangun di lingkungan alun-alun Banjarnegara tepatnya di Jalan Dipayuda no. 10, dengan luas sekitas 510 m2. Pada tahun 1980/1981 Pengadilan Negeri Banjarnegara mendapatkan Anggaran yang saat itu disebut DIP. untuk Pembangunan gedung kantor baru dengan nama kegiatan "Proyek Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Fisik Badan Peradilan Umum Jawa-Tengah di Banjarnegara" dengan pemborong adalah CV. Katraco. Lokasi kantor dipindah ke Jalan Let.Jend. Soeprapto No. 121/ 44 Banjarnegara. Akhirnya pada tahun 1983 tepatnya pada hari Sabtu tanggal 29 Gedung Pengadilan Negeri Banjarnegara yang baru diresmikan oleh Bapak H. Oesman Sahidi, S.H. Kepala Kantor Departemen Kehakiman RI Wilayah Jateng dan DIY.